Jumat, 25 Maret 2011
Sebuah Film Karya
Producer by Karoy
Director by Gagap
Crew
script Writer by Jady Kipli
Cameramen by Sahnan Gibuk
Video Editor by Wahyu Aten
Sound Editor by Kiting
Lighting by Nando
Pembantu Umum by Aten
Talent by
Oji Sanwani
Aziz Slamet
Ipeh Cw Intip
Rabu, 02 Maret 2011
Tiga Body Guard Sultan Hamengku Bowono X
Jakarta: Sri Sultan Hamengku Bowono X dan Paku Alam IX memenuhi panggilan Komisi II DPR untuk Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Senayan, Jakarta, Selasa (1/3). Sultan dan Paku Alam akan dimintai pendapatnya tentang Rancangan Undang-undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta oleh anggota Dewan.
Kera putih Hanoman bersama dua anak buahnya yaitu kera berwarna merah dan hitam, ikut mengawal Gubernur DIY Sri Sultan HB X ke DPR. Ketiga manusia berkostum kera ini duduk di sebelah kanan pintu masuk ruang rapat. Tiga hanoman ini sebagai simbol budaya tetap mendukung penetapan keduanya sebagai pemimpin DIY.
Namun sebaliknya pemerintah berpendapat agar kepala daerah di DIY tetap dipilih bukan ditetapkan. Seperti diketahui, sebagian warga menolak ide Presiden mengenai pengangkatan Gubernur DIY. Rencananya, Sri Sultan dan Paku Alam sebagai gubernur dan wagub utama. Sementara jabatan gubernur dan wakilnya dipilih langsung oleh rakyat.(JUM)
Aktivis HAM Mengecam Keras Detasemen Penanggulangan Anarkis
Markas Besar Kepolisian RI berencana membentuk Detasemen Penanggulangan Anarkis menyusul maraknya aksi-aksi kekerasan di sejumlah tempat di Tanah Air belakangan ini. Rencana tersebut disampaikan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo, Selasa 1 Maret lalu.
Aktivis HAM Usman Hamid menilai, pembentukan Detasemen ini tidak perlu dan kembali lagi mengulangi pola yang sama seperti pembentukan badan lain sebelumnya. Pemerintah seringkali menjawab suatu persoalan dengan membentuk badan atau undang-undang baru tanpa menyentuh akar masalah. Berikut petikan wawancara okezone dengan mantan Koordinator untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) itu. Bagaimana tanggapan anda tentang Detasemen Penanggulangan Anarkis, apakah ini menjawab persoalan?
Sulit itu, yang sekarang dibutuhkan sebenarnya apa yang mau dibenahi Polri di dalam pelaksanaan di lapangan dan khususnya dalam konteks aparat Kepolisian di kecamatan dan juga provinsi. Yang dibutuhkan sebenarnya penguatan kelembagaan polisi yang ada bukan pembentukan unit baru. Kalau unit baru dibentuk tanpa membenahi yang lama tidak akan banyak membantu.
Pertimbangan untuk membentuk detasemen khusus dengan alasan dapat menggunakan tindakan pelumpuhan tidak kuat, karena memang Kepolisian di sektor Cikeusik dan Temanggung misalnya, sudah memiliki kewenangan untuk melumpuhkan seseorang seandainya tindakan mereka mengancam keselamatan petugas. Lalu apa yang baru kecuali detasemennya sendiri?
Dunkin Donuts Arteri Pondok Indah Terbakar Si Jago Merah
Setelah perkantoran Wisma Antara di Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, diamuk si jago merah. Kebakaran kembali terjadi, kali ini terjadi di Dunkin Donuts jalan arteri Pondok Indah, Senin (28/02) pukul 21.00 WIB.
Polda Metro Jaya melaporkan hingga saat ini belum diketahui mengenai penyebab terjadinya kebakaran. Tujuh unit mobil Dinas Pemadam Kebakaran saat ini sudah berada di lokasi guna memadamkan api. kerugian yang terjadi pun belum diketahui sampai saya meliput.
Akibat kebakaran tersebut, arus lalu lintas di ruas jalan di sekitar lokasi tersebut tersendat.dan masyarakat sekitar pun nampak memenuhi sisi jalan yang juga ikut menggangu petugas pemada,
Permasalahan Kaki Lima, Mall dan Lahan Hijau
dewasa ini tenyata
persaingan sengit tak terjadi antara pebisnis besar saja namun juga
pebisnis besar dengan kalangan pebisnis kecil. Ini terlihat dengan
banyaknya pembangunan mall di negeri ini terutama di kawasan Jakarta.
Tapi tak hanya mall yang menjamur, pengusaha kecil yang biasa disebut
kaki lima pun tiap hari semakin bertambah dan terkadang berdesakan di
trotoer jalan. Hal ini jelas menggangu keindahan kota dan mengganggu
alur lalu lintas yang ada.
Sikap yang diambil
oleh pemerintah setempatpun nampaknya hanya bersifat menggantung,
mereka terkadang menggusur kaki lima demi keindahan tata kota dan
mengurangi kemacetan. Namun sebaliknya mereka juga terkadang
mengatakan kalau mall sudah terlalu banyak dan kurangnya lahan hijau
yang akan menyebabkan banjir. Sikap ini lah yang sulit dimengerkin
bagai mana sikap yang sebenarnya dilakukan pemerintah daerah, karena
toh mereka pun tak pernah mencabut izin dan selalu membebaskan lahan
yang seharusnya menjadi lahan hijau menjadi mall.
Ketika ditemui di
sebuah taman kota pengelola taman disalah satu wilayah Jakarta,
mengatakan kota ini sudah terlalu gundul untuk lahan hijau, kami
hanya melakukan tugas menjaga lahan hujau namun kalo lahan lainnya
dijadikan mall ya percuma saja.
Selasa, 01 Maret 2011
PEDAGANG SEKITARAN GEDUNG DPR
Gedung DPR katanya amat steril dan sangat rapih dalam pengawasan, namun faktanya para pedagang kaki lima atau gerobak banyak dijumpai disana dan ada beberapa tukang ojek juga yang parkir tepat dibawah tanda dilarang parkir. hal ini benar-benar berbeda dengn sikap pemerintah yang mengatakan jalan-jalan tertentu harus dapat steril dari pedagang kaki lima. apalagi ini terjadi di depan Gedung DPR yang notabennya gedung parlement yang haris dijaga keamananya dan kerapihannya.
ketika di konfirmasi kepada salah seorang pedagang yang ada disana, merka memang dipungut biaya kebersihan oleh beberapa security di DPR namun mereka pun memang tak luput dari ganguan Pol. PP, kata pak Amar 34th pedagang ketoprak di kawasan depan Gedung DPR.
Langganan:
Postingan (Atom)




